Jejakinformasi.net- Pesawaran / Sebuah laporan investigasi mengungkap adanya kesenjangan mencolok antara realisasi anggaran Dana Desa (DD) tahun 2023 dan 2024 dengan fakta fisik di lapangan di Desa Paguyupan, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Padahal, total dana yang dikucurkan mencapai Rp 1,7 miliar dalam dua tahun, masyarakat menyatakan hanya melihat sedikit sekali pembangunan fisik yang sesuai dengan besaran anggaran.
Berdasarkan data anggaran yang diperoleh, pada tahun 2023, Desa Paguyupan menerima pagu Dana Desa sebesar Rp 966.726.000. Beberapa pos anggaran yang mencolok antara lain:
Tahun Pos Anggaran Nilai yang Dianggarkan
2023
– Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Rp 123.620.000
– Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Rp 80.000.000
– Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran Rp 58.974.500
– Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp 36.000.000
Sementara pada tahun 2024, pagu anggaran turun menjadi Rp 764.831.000, namun tetap terdapat alokasi signifikan untuk:
– Penguatan Ketahanan Pangan sebesar Rp 87.000.000
– Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa Rp 48.000.000.
Namun, dalam penuturan sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya, realisasi di lapangan jauh dari laporan resmi.
“Tahun 2023 itu pembangunan di desa Paguyupan ini ada satu rabat beton. Yang di Dusun Pengayunan yang arah sawah, jalan buntu itu,” ujar seorang warga.
Mereka mempertanyakan efektivitas anggaran Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman senilai Rp 80 juta dan Pembangunan Prasarana Jalan Desa lebih dari Rp 123 juta. Untuk pengadaan pos keamanan desa yang dianggarkan Rp 36 juta pada 2023, warga menyangkal adanya pembangunan baru.
“Terkait pembangunan pos ronda memang tidak ada. Yang ada itu rehab ringan pos ronda semasa pembangunan Kades lama,” jelas sumber tersebut.
Hal serupa disampaikan untuk anggaran penyediaan aset tetap perkantoran yang hampir Rp 59 juta. “Belum lagi terkait aset tetap perkantoran, kalau dari penglihatan kami secara kasat mata tidak ada penambahan ataupun barang yang baru,” tandas warga itu.
Program Penguatan Ketahanan Pangan yang dianggarkan Rp 32,89 juta pada 2023 dan melonjak menjadi Rp 87 juta pada 2024 juga menjadi tanda tanya besar. Menurut warga, program ini tidak terlihat wujudnya hingga tahun 2025.
Tim sudah berupaya mengkonfirmasi dengan mendatangi balai desa paguyuban namun kepala desa tidak ada di tempat, dan mencoba menghubungi lewat via WhatsApp nmr kepala desa paguyuban pun tidak aktif dan tidak bisa di hubungi, hingga berita ini di tayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepala desa paguyuban..
(Redaksi)..
